IdBlogNetwork

Dokter tidak ada keharusan lagi untuk 'mengabdi'

Beberapa waktu yang lalu (teoritis hingga 20 April 2007), seorang dokter yang ingin berpraktek, diharuskan melalui masa peng'abdi'an. Ini berbeda dengan sarjana-sarjana lainnya, yang seharusnya sama-sama tunduk pada UU no. 8/1961 tentang Wajib Kerja Sarjana.
Pelbagai istilah untuk pengabdian yang dilakukan dokter, seperti: INPRES, WKS, Pegawai Tidak Tetap/PTT dll. Sayangnya kalau diteliti lebih lanjut, 'pengabdian' tersebut bisa diartikan sebagai KERJA PAKSA. Meskipun agak kasar, bisa disebut penerapan undang-undang tersebut sebagai salah satu bentuk KERJA PAKSA. Padahal sudah sejak lama ILO (International Labour Organization) mengesahkan konvensi Penghapusan Kerja Paksa. Disebut Kerja Paksa jika suatu pemerintahan memberlakukan secara paksa suatu pekerjaan sebagai alat penekanan politik, alat pengerahan dengan tujuan pembangunan atau sebagai hukuman atas keterlibatan dalam pemogokan dan sebagai tindakan diskriminasi.

Sudah sejak lama dihapus
Yang lucu, sudah sejak lama, selalu disebut-sebut bahwa PTT telah dihapuskan. Para pejabat pemerintahan akan selalu membantah kalau ditanya apakah seorang dokter harus melakukan PTT. Nyatanya di lapangan berbeda. Seorang dokter yang akan menjalankan profesinya (pengurusan Surat Ijin Praktek/SIP), tetap harus menyertakan surat telah menyelesaikan atau sedang dalam masa bakti.

Berita Gembira
Berita gembira. Mulai tanggal 20 April 2007, telah keluar PERMENKES no. 512/MENKES/PER/2007 yang dalam salah satu pasalnya (pasal 2), tidak mengharuskan lagi surat selesai masa bakti untuk pengurusan Surat Ijin Praktik.
Jika hal ini benar-benar (bukan akal-akalan lagi), patut kita para dokter bergembira. Pengalaman penulis sendiri saat menginvestigasi hal ini, pihak yang ditanya penulis (IDI Wilayah maupun DINKES) mengatakan bahwa hingga saat ini belum diterima peraturan pelaksana (peraturan yang di bawah PERMENKES) mengenai hal ini. Baik IDI Wilayah maupun DINKES, masih tetap memberlakukan aturan terdahulu.

Namun dari berita-berita di mailinglist, sudah mulai ada baik kantor IDI maupun Dinas Kesehatan yang sudah mau menerima permohonan SIP tanpa disertai surat selesai masa bakti.

Bagaimana di daerah Anda?

Bagaimana dengan daerah terpencil?
Pertanyaan yang kemudian sering dikemukakan, kalau begitu bagaimana dengan daerah-daerah terpencil? Kasihan khan tidak ada dokter yang melayani?

Jawaban penulis, pelayanan tetap diberikan, hanya saja tidak dalam bentuk Kerja Paksa melainkan mau sama mau. Artinya pemerintah daerah (atau pusat) yang harus membuat peraturan yang menarik sehingga para dokter mau bekerja sama. Tidak harus selalu dalam bentuk materi atau fee/salary semata, tetapi, misalnya:
- diberi kesempatan memperoleh beasiswa untuk sekolah spesialis
- fasilitas daerah terpencil yang OK, seperti akses internet, teleconference untuk update ilmu, dll.

Sebagai catatan, kalau tidak salah (CMIIW) di negara tetangga kita, untuk melayani daerah terpencil mereka membuka kesempatan bagi dokter Indonesia untuk bekerja di sana dengan salary yang lumayan.

Selamat dan Bravo
Selamat untuk para pejuang yang memperjuangan hal ini, yaitu dihapuskannya KERJA PAKSA untuk para dokter dan Bravo untuk Ibu Menteri kita.

Catatan
Selamat dan Bravo akan ditarik kalau ini cuman 'akal-akalan' semata.
Bagaimana tanggapan Anda?

Silakan lihat no. 512/MENKES/PER/2007, pdf file size 769 KB


Silakan lihat Formulir Pengajuan SIP, pdf file size 83 Kb

20 komentar:

dani iswara mengatakan...

semoga dpt mjd jln keluar yg adil :D
tp biasanya kan gak pernah ajeg ya dok..berubah lg..berubah lg..lama2 jd nyaingin update-nya antivirus..

Panca mengatakan...

Saya turut bergembira dengan berita ini. Kalo boleh kasih saran, sebaiknya untuk rekan2 yang baru lulus kuliah kedokteran jangan langsung buka praktik sendiri, mendingan ambil kerja ditempat lain sebagai menimba pengalaman untuk membuka praktik sendiri. Bravo

Panca mengatakan...

Saya turut bergembira dengan berita ini. Kalo boleh kasih saran, sebaiknya untuk rekan2 yang baru lulus kuliah kedokteran jangan langsung buka praktik sendiri, mendingan ambil kerja ditempat lain sebagai menimba pengalaman untuk membuka praktik sendiri. Bravo

Erwin mengatakan...

menurut saya menarik sekali , penempatan dokter di daerah terpencil tidak harus segalanya fee/salary, tapi dengan fasilitas yang disebutkan diatas, khususnya bagi fresh graduate, tentunya bagi dokter dengan pengalaman tesebut nantinya dapat diberikan nilai lebih.

Kobi mengatakan...

hello mas salam kenal. Memang peraturan pemerintah kadang antara pusat dan daerah bisa beda-beda tetapi diperaturan baru itu kewajiban PTT kan tidak di hapus mas. Jadi hanya pengurusan SIP. Oh iya nama saya dr.Kobal Sangaji, Spesialis Rehabilitasi Medik pra PTT.

Astri mengatakan...

semoga ini tidak membuat daerah2 yang tidak ada pusat pendidikan kedokterannya menjadi kekurangan dokter.
karena dengan setengah memaksa ala PTT ini membuat daerah2 yang kekurangan doketr semapat merasakan ada nya dokter di daerah itu (dengan segala motivasi dokter itu saat berangkat, semoga demi tujuan yang mulia)

dr. Nury Nusdwinuringtyas, SpRM, M.Epid mengatakan...

terima kasih , info yang sangat bermanfaat
boleh saya pasang di blog saya ya dr Erik.


nury nusdwinuringtyas

rehab-med.blogspot.com
nury-nus.blogspot.com
tanpa-pita-suara.blogspot.com

Erik Tapan mengatakan...

Untuk TS Dany,
Saya tidak bisa membayangkan, kalau suatu waktu, program 'pemaksaan' PTT kembali dijalankan.
Gimana caranya, yang lalu-lalu sudah tidak perlu lagi, terus mesti ada aturan mundur gitu?

Terus apakah dokter2 luar negeri HARUS menjalankan PTT?

Erik Tapan mengatakan...

Dear TS Panca,
Bukankah selama menjadi Dokter Muda, kita sudah menjalankan apa yang dikemukakan oleh rekan Panca?

Salam,
Erik Tapan

Erik Tapan mengatakan...

TS Erwin,
Memang benar, tidak semuanya bisa dinilai dengan materi. Kesempatan, fasilitas, dll. kadang kala lebih berharga dari materi.
Hanya saja, apakah yang ingin memperkerjakan itu mau berpikir susah atau tidak.

Terima kasih telah mampir dan memberi komentar.

Erik Tapan mengatakan...

Ts dr.Kobal Sangaji, di manapun Anda berada.

Boleh saya sampaikan bahwa sejak lama, setiap kali orang pemerintah ditanya, selalu menjawab bahwa di Indonesia sudah tidak ada lagi kewajiban PTT.
Namun pada pelaksanaannya, ada aturan yang membatasi saat ingin mengurus SIP. Jadi satu-satunya hambatan di sini (dari ungkapan tidak ada PTT), hanyalah saat pengurusan SIP.

Dengan keluarnya aturan Menteri mengenai dihapuskannya kewajiban menyertakan surat selesai tanda bakti, maka lengkaplah sudah bahwa PTT itu sudah tidak ada lagi.

Kalau ada dokter yang tertarik untuk bekerja di daerah terpencil, itu atas dasar kemauan yang sederajat, bukan karena untuk memenuhi syarat pengurusan SIP.

Semoga bisa dimengerti dan terima kasih sudah mampir serta memberi komentar di blog ini.

Salam,
Erik Tapan

Erik Tapan mengatakan...

TS dr Astri,
Tentu saja daerah yang dimaksud, harus menyiapkan diri untuk 'menarik' para dokter agar mau bekerja di sana.
Dengan adanya keterdesakan maka bisa keluar segala kreatifitas.

Semoga,
Erik Tapan

Erik Tapan mengatakan...

Ts dr Nury,
Tentu saja Anda bisa mengutip dengan mencantumkan asalnya.

BTW, saat ini DINKES pemda tempat PTT masih gamang dengan aturan ini.
Meskipun sudah jelas aturannya seperti ini, tetapi mereka TIDAK RELA melepaskan para PTT'ers.

Semoga mereka cepat sadar. Semoga juga dari pusat bisa keluar aturan, bagaimana implikasi KEMENKES yang baru terhadap mereka yang sedang menjalani PTT.

Salam,
Erik Tapan

sucipto mengatakan...

beberapa rekan sudah berusaha mengurus SIP di dinkes setempat tapi ditolak semua,
sisanya sangat apriori dengan isu ini, mereka umumnya tidak antusias dan memilih tetap mengurus PTT karena takut di kemudian hari akan diperlukan lagi..
ini sangat absurd, sudah ga ada kok diada-adakan.....

salam kenal,
dr. sucipto

learn mengatakan...

TS dr Erik Tapan,
tx sdh boleh bergabung, kira2 2 th yl kami dari KMK (Komite Masyarakat Kedokteran.red) yg notabene mrpk aktivis & simpatisan gerakan mahasiswa '98, mengadakan rapat dengar pendapat dengan komisi IX DPR RI. Mereka menyambut dengan antusias- pendek kata, terdpt 2 kesimpulan rapat: 1.PTT merupakan SALAH SATU BENTUK PELANGGARAN terhadap Undang2 Ketenagakerjaan th 2003 & 2.pelurusan tentang tgs & wewenang Konsil Kedokteran. Memang benar yg dikatakan TS - penulis sendiri menjadi interuptor terakhir yg mengatakan hal yg sama "ABSURDITAS ISTILAH/ SINONIM WKS-PTT" (TATA CARA KEPEMILIKAN SIP.red)kepada anggota Dewan Yang Terhormat-bahwa benar MENURUT UNDANG2 KETENAGAKERJAAN TH 2003: "WKS DITIADAKAN" & scr eksplisit tercantum di akhir kalimat "DG INI UU TH 61 TIDAK BERLAKU LAGI". Ttd Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri & Sekretaris Negara Bambang Kesowo namun sungguh disayangkan tidak terdapat follow up thdp hsl kesimpulan rapat.
Sy sendiri hampir menyelesaikan PTT (3 th). Tujuan sy mengikuti Rapat Dengar Pendapat tdk lain & tdk bukan : wujud kepedulian sy thdp "KETIDAKADILAN"-spt yg selama ini sy lakukan, bukan utk kepentingan sendiri. pembuatan Undang2 membutuhkan wktu yg lama. Guru sy- Prof Amal- mengatakan minimum butuh 10 th. Semoga TS & calon TS tdk perlu melakukan hal yg sama. Bung Karno bilang: "revolusi belum selesai" & Noel Galagher (Oasis) bilang :"start revolution from my brain".
salam revolusi,
dr Rico (FORKOT)

Erik Tapan mengatakan...

# Sucipto
# Learn

Kebetulan sekali, 2 posting terakhir menggambarkan gambaran yang ideal dan praktis.
Menurut TS dr Rico dari FORKOT (forkot mana?), saat ini sesuai dengan Undang-undang, baik Ketenagaan Kerjaan maupun Depkes, untuk mengurus SIP, para dokter TIDAK PERLU lagi menunjukkan SMB.
Tapi pada kenyataannya, seperti yang dialami ts dr Sucipto, ternyata BELUM ada yang berhasil. Kata yang punya gawe (DINKES), saat ditemui.... Kita belum ada juklaknya tuch.

Jadi gimana yha???????????

SEKJEN PENA 98 mengatakan...

* Di sini ada cerita
Tentang cinta
Tentang air mata
Tentang tetesan darah

Disini ada cerita
Tentang kesetiaan
Juga pengkhianatan

Disini ada cerita
Tentang mimpi yang indah
Tentang negeri penuh bunga
Cinta dan gelak tawa

Disini ada cerita
Tentang sebuah negeri tanpa senjata
Tanpa tentara
Tanpa penjara
Tanpa darah dan air mata

Disini ada cerita tentang kami yang tersisa
Yang bertahan walau terluka
Yang tak lari walau sendiri
Yang terus melawan ditengah ketakutan!

Kami ada disini
www.pena-98.com
www.adiannapitupulu.blogspot.com

dokter di kaltim mengatakan...

lucu... banyak mintanya... apa yang kamu kasi ke negara... dokter kan juga sama kaya sarjana yang lain... lebih banyak lagi ngabisin uang subsidi pendidikan... tunjukin dulu dokter indonesia bisa, secara internasional diakui, baru ngomong fasilitas... malu2in korps dokter aja tulisanmu ini

vampiresurfer mengatakan...

jadi dokter penuh perjuangan, dari sekolah, biaya, sampai harus buang waktu banyak... sampai bisa pegang SIP.. Semoga hasilnya sebanding dengan perjuangan para dokter indonesia.

dokter gigiku mengatakan...

Ts.drg christian-ptt ende

yup saya setuju sekali not only salry atau fee..lebih pastinya mungkin lebih baik kalo doketr tersebut disekolahkan tentunya dengan ikatan bagi daerah yang menyekolahkan..tentunya bukan kerja paksa lg.