IdBlogNetwork

Mengembalikan Fungsi PUSKESMAS


Saat ini di salah satu milis (dokter Indonesia) sedang hangat-hangatnya diskusi mengenai Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Para dokter dan masyarakat awam member milis tersebut berdiskusi menunjukkan keprihatinan mereka akan pelayanan dokter kepada pasien. Ada yang membandingkan dengan pelayanan di luar negeri atau di rumah sakit para expatriate (di Indonesia) hingga pelayanan para dokter di puskesmas.

Yang satu mengatakan, mana cukup memeriksa 50 pasien hanya dengan waktu 3 jam (dari pukul 09:00 hingga pukul 12:00). Hal inilah penyebab kenapa para pasien tidak puas dengan pelayanan para dokter.
Begitu pula dengan rendahnya biaya konsultasi yang diterima para dokter yang hanya Rp. 5.000 per pasien.

Selanjutnya salah satu member memberi usulan, kalau memang praktek di Puskesmas 3 jam tidak cukup, kenapa tidak ditambah saja jam prakteknya? Bukankah dengan demikian lebih banyak waktu para dokter untuk melayani pasien Puskesmas yang notabene masyarakat menengah ke bawah?

Penulis ingin memberi komentar (sekaligus mengajak untuk berdiskusi di blog ini).
Kita selayaknya mesti mengerti, bahwa dokter adalah manusia juga. Manusia..manusia dan manusia. Artinya punya kebutuhan akan karir dan pengembangan ilmu untuk masa depan. Namun sebaliknya, PUSKESMAS sebagai lini terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, tidak boleh dihilangkan fungsi maupun fisiknya. Indonesia begitu besar, tidaklah mungkin semuanya dilayani oleh rumah-rumah sakit hingga ke daerah-daerah.

Lalu bagaimana solusinya?

Apakah tidak sebaiknya kegiatan Puskesmas itu lebih bersifat preventif (katakanlah 70%) daripada kuratif (30% sisanya). Dengan demikian dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, PUSKESMAS bisa dikelola oleh tenaga paramedis (sebagai edukator kesehatan masyarakat) maupun sarjana kesehatan lainnya. Dokter bisa berpraktek hanya sebagai pemberi pelayanan kuratif saja, katakanlah 3 jam saja sehari. Selebihnya, para tenaga paramedis atau bahkan masyarakat sekitarnya yang menyusun program kesehatan demi kebaikan bersama.

Dokter senang, tenaga paramedis senang dan tentu masyarakat sekitarnya bisa memperoleh waktu diskusi yang lebih panjang.

Suatu program yang bottom up, pastilah lebih diterima masyarakat dibandingkan program top down. Contohnya sekarang aktifitas menjaga kelestarian lingkungan yang sudah mulai dilakukan banyak orang. Masing-masing pihak punya kegiatan sendiri-sendiri yang disusun bersama-sama.

Hal ini rasanya sangat mungkin dilakukan oleh para ahli kesehatan masyarakat dibandingkan oleh dokter fresh graduate.
Tengok saja perbandingan materi Kesehatan Masyarakat pada kurikulum kedokteran vs kurikulum bidang kesehatan masyarakat.

Bagaimana dengan pendapat Anda?

17 komentar:

tira1984 mengatakan...

Saya lebih suka jika kita membahas tentang mahalnya biaya dokter di Indonesia. Memang saya tidak punya data pembanding untuk mengatakan mahal atau murah saya cukupkan saja dengan membandingkan daya beli masyarakat dan banyaknya orang miskin di Indonesia.
Bahkan ada seorang dokter yang mengatakan bahwa ketika dia ikut dalam tim pada saat gempa di jogja ada sepasang suami isteri yang sama sekali belum pernah pergi ke rumah sakit.
Kalau ditilik kebalakang memang biaya untuk kuliah di fakultas kedokteran memang mahal, tapi apa itu yang dijadikan standar oleh IDI untuk menetapkan standar biaya pasien ketika berobat ke klinik?
Saya sendiri punya penglaman menarik, bukannya berprasangka buruk, ada seorang dokter di kota saya yang sepertinya kejar setoran banget, habis shubuh dia datang ke RS Swasta untuk menjenguk pasiennya yang di rawat inap samapai pukul 6 pagi, setelah itu pergi ke tempat prakteknya sampai sore, intinya adalah beliau ini kerja dari pukul 6 pagi sampai 10 malam lebih.
Saya berpikir dokter ini dedikasinya tinggi banget hampir semua waktunya diabdikan untuk masyarakat, tapi saya sedikit salah, karena ketika anak saya sakit dan masuk RS Swasta sungguh saya merasa sang dokter tidak memberikan pelayanan yang semestinya, waktu yang tersedia untuk pasien hanyalah ketika beliau datang di pagi hari, kemunculannya pun tidak sampai 1 menit.
Segitu aja...

Erik Tapan mengatakan...

Dear Tira,
Terima kasih atas komentarnya.
Sedikit tambahan dari saya.
Menurut saya, yang mesti dikejar bukanlah perbandingan mahal atau murahnya saat kita mengakses pelayanan kesehatan, melainkan harus dibuat suatu sistem pelayanan kesehatan yang baik.

Sampai saat ini, sepengetahuan saya, sistem pelayanan kesehatan yang baik dan bisa diterapkan di Indonesia adalah Asuransi Kesehatan Sosial (menyeluruh).

Dengan adanya sistem asuransi maka ada pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah penyedia pelayanan kesehatan (dokter, dll) dengan penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien).

Mudah-mudahan hal ini bisa cepat terwujud.

salam,
Erik Tapan

Yusuf Alam Romadhon mengatakan...

maish mending dokter Erik, 50 pasien diperiksa dalam tiga jam, di tempat saya PTT, tiga jam bisa memeriksa 200an pasien, terutama kalau pas hari pasaran jawa...
serba susah jadi dokter dan pasien di Indonesia..

Anonim mengatakan...

Sebenarnya seperti yang diulas dalam artikel, seperti itulah konsep yang dianut puskesmas sebagai lembaga kesehatan lini depan masyarakat kita, puskesmas bukan menitik beratkan pada konsep kuratif, tp lebih pada preventif. Namun sayangnya, entah sosialisai yang kurang (kalo sosialisasi, kok sejak saya masih sekolah di TK sosialisasi terus?)atau memang karakter masyarakat kita yang terlalu "manja" dan enggan untuk belajar dan mencari tahu tentang permasalahan kesehatan dihadapi.

Kita selalu "mengharap" yang lebih dari sosok dokter, mau jujur atau tidak mengakuinya, memang kita seperti itu. Kadang kita menganggap bahwa tanggung jawab SEHAT itu ada pada dokter dan paramedis semata.
Kita bahkan tidak tidak tahu, bahwa seorang dokter puskesmas anda, yang hari ini melayani 50 pasien atau lebih dalam waktu 3 jam tetap memikirkan apakah pasien A, B, C dst yang tadi diobati mengalami perbaikan atau tidak? apakah tindakan yang hari ini dilakukan telah cukup meringankan pasien2nya?

Sikap dan cara berpikir masyarakat kita yang harus dirubah. Preventif di mana-mana jauh lebih murah, makanya dibukalah PUSKESMAS di daerah2,makanya ditempatkan petugas2 penyuluh kesehatan masyarakat. Karena memang seperti itu konsep dasarnya.

Semoga kita bisa lebih banyak belajar....


Salam Sehat,

drLW

Anonim mengatakan...

Kutipan dari MLDI (14/02/08):

Mngembalikan fungsi Puskesmas? Memangnya fungsi Puskesmas yang sebenarnya
apa? Mengapa sekarang menyimpang?
KM

Erik Tapan mengatakan...

Trims dr LW atas komentarnya yang mendukung. Apalagi sekarang, kemana pula POSYANDU. Masih adakah?

Kemudian menanggapi komentar KM (Dokter di MLDI), berikut komentar saya:

Dear Dokar,
Banyak terima kasih atas komentarnya di MLDI (14/02/08).

Ini pemahaman saya Dok, tentu tidak sedalam pengamatan Dokar (karena itu, sangat senang Dokar bisa memberi masukan).

Banyak orang saat ini (termasuk para tenaga medis) yang menganggap Puskesmas itu sebagai rumah sakit yang mementingkan aspek kuratif. Sehingga timbul usulan agar tenaga dokter (kuratif) di Puskesmas ditambah, baik jumlah maupun jam prakteknya.

Situasi ini menurut saya -jika tidak dikoreksi- tentu akan melemahkan semua pihak. Para dokter, fungsi puskesmas, dst.dst.

Jadi, sebaiknya sebelum semuanya serba terlanjur, bagaimana kalau pemahaman Puskesmas yang berfungsi sebagai pusat preventif/edukasi digalakkan kembali melalui pelbagai channel informasi?

Menurut Dokar bagaimana?

Erik Tapan mengatakan...

Sori ketinggalan. Trims juga untuk ts Yusuf Alam Romadhon atas komentarnya. Saya dapat inspirasi dari acara Mario Teguh, kita kerjakan saja sebaik mungkin apa yang bisa kita kerjakan. Yang Di atas khan tidak buta. Maju terus dan lakukan (do it).

Anonim mengatakan...

(Dikutip dari MLDI, 17 Feb 08)
Doker, saya sudah mencoba memasukkan ke blog Doker tetapi tidak berhasil,
maka saya masukkan ke milis ini. Tentu saja diskusi ini boleh dimasukkan ke
blog Doker.

Puskesmas memang dirancang untuk lebih mengutamakan tugas preventif dan promotif. Rancangan semula yang digagas oleh Dr. Leimena (waktu itu Menkes) bahkan Puskesmas itu dipimpin oleh mantri hygiene (sebutan oleh beliau).

Dr. Leimena juga menyusun rancangan pendidikan mantri hygiene itu beserta kurikulumnya. Rancangan Dr. Leimena baru dicobakan sekali di daerah Karawang dipimpin oleh Dr. Sulianti Saroso. Rancangan itu dikenal sebagai Bandung
Plan.

Sesudah itu tidak ada kabarnya, seperti hilang ditelan angin, karena penunjukan Menkes lebih bersifat semacam "ucapan terima kasih" kepada seorang dokter yang dianggap berjasa bagi Presiden. Tidak perduli apakah punya visi dan konsep tentang menyehatkan rakyat.

Oleh Presiden nampaknya Depkes hanya dianggap sebagai departemen tambahan supaya nampak baik secara
politis di mata rakyat. Belum ada, sampai sekarang, Presiden yang melihat bahwa kesehatan adalah investasi.

Kemudian di tahun 1971 didirikan Puskesmas percontohan di Serpong, kerjasama antara FKUI (bagian Public Health) dengan Universitas Leiden. Fungsi Puskesmas pun disusun, ada sekitar 17 fungsi, yang mengutamakan preventif
dan promotif, selain kuratif. Tetapi Puskesmas harus dipimpin oleh dokter.

Sayangnya pendidikan dokter di Indonesia memang lebih menekankan kuratif.

Pendidikan Public Health tidak dianggap penting dan tidak dipahami secara mendalam. Hasilnya adalah dokter-dokter yang berorientasi kuratif.

Maka Puskesmas pun lebih berfungsi sebagai Balai Pengobatan, bukan Pusat Kesehatan Masyarakat.
Pemerintah (termasuk Depkes) pun nampaknya lebih menyambut pola kuratif itu karena secara politis lebih menguntungkan.
Kita lanjutkan lain kali

KM

Anonim mengatakan...

(dari milis Dokter Indonesia, 17 Februari 2007):

Teman2, hanya buat info aja nih. kalo jam kerja puskesmas (di jakarta) jam 7.30- 14.30 untuk PKM kelurahan senin-sabtu. dan 7.30-16.00 untuk PKM kecamatan senin -jumat. dengan UGD 24 jam di setiap PKM kecamatan.

Saya setuju kalau memang ujung2nya uang. Sebagai gambaran, dokter puskesmas itu masuk pns-nya golongan IIIb dengan gaji yg berbeda bbrp ratus ribu dengan perawat golongan II. dengan tunjangan yg hampir sama jumlahnya, jumlah keseluruhan pada akhirnya sama atau beda tipis (banget). karena, golongan III di potong pajak, sedang golongan II tidak.

Kalau kita berpikir dengan tanggung jawab yang (pastinya) lebih besar dokter, rasanya kok ngenes.

Tidak hanya itu, seperti kita tahu, kalau birokrasi di pemerintahan kita agak berbelit2. Hal yg sama juga terjadi pd bagian dalam kepemerintahan. Misalnya pengurusan kenaikan pangkat dll. Tidak cukup sejam-dua jam bahkan sehari-dua hari untuk mengurusnya. Dengan hanya ada 1 orang dokter di PKM kelurahan, bagaimana jadinya jika sang dokter tersebut harus meninggalkan pasien2 yg sudah menumpuk untuk mengurus hal2 seperti itu? Yg terjadi, terkadang mau-tidak mau pasien di tangani oleh perawat lho. krn ga ada dokter lagi.Sedangkan jika ga meninggalkan praktek dan mengurusi tetek-bengek itu, si dokter jg ga akan bisa naik pangkat dll.

Konyol kan? cuma krn hal2 yg seharusnya bisa simple dg adanya bagian tata usaha dan kepegawaian di dinas kesehatan dan bahkan puskesmas. Padahal, pada akhirnya jika masyarakat complain tentang pelayanan kesehatan di puskesmas, yg kena ya dinas kesehatannya jg yg akhinya ya ke dokternya lg...

KASIHAN BGT SIH....

Padahal, dari yg saya lihat dan perhatikan, dokter2 puskesmas (di jakarta) cukup banyak kok yg memang benar2 CARE dengan masyarakat. Sayang banget kan?

Yenny RM

Anonim mengatakan...

(dikutip dari Mailinglist Dokter Indonesia, Rabu 20 Februari 2008)

Salam,

Sejak belajar di FK, terlebih ketika mumai tau tentang
kesehatan masyarakat, aku mulai punya gambaran yang
lebih jelas tentang sistem kesehatan di Indonesia.

Sayangnya apa yang ada di teori banyak yang tidak
sesuai dengan praktek.

PKM punya 6 upaya pokok (WHO mensyaratkan 7 dasar),
dengan titik berat upaya pada promotif dan preventif,
tanpa menyampingkan kuratif dan rehabilitatif. Upaya
kuratif pun lebih penekanan pada diagnosis dan
pengobatan DINI penyakit (berarti 1 dari 6 lainnya).
Dari hal ini saja, kita bisa mengerti bahwa PKM titik
berat lebih pada preventif dan promotif, dan bukan
pada kuratif dan rehabilitatif.
Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan juga tau
tentang hal-hal ini, sayang seribu sayang, Pusat
Kesehatan Masyarakat (PKM) dialihkan menjadi Pusat
Pengobatan Masyarakat.
Masyarakat sendiri mana tau tentang hal-hal ini, kalau
tidak diberi tau oleh para petugas kesehatan.
Katakanlah masyarakat mengalami kesakitan, namun nun
jauh dari RS, semestinya memang PKM melakukan tindakan
pengobatan, dengan orientasi diagnosis dan pengobatan
dini tadi. Selebihnya bila dia mengalami hal-hal yang
melampaui kemampuan PKM, dia melakukan tindakan
rujukan, agar pasien/masyarakat memperoleh pelayanan
kedokteran sekunder di RS. Dan bila pasien telah
keluar dari RS, diberikan rujukan balik ke PKM.
Sehingga peran PKM sebagai tempat pelayanan primer
akan berjalan semestinya. Tapi bukankah terlalu banyak
pasien pulang tanpa rujukan baik ke PKM?
Banyak sejawat yang beranggapan dokter di PKM itu
'bodoh', karena apapun diagnosisnya obatnya itu-itu
saja, kalaupun diagnosisnya tepat. Aku pikir hal ini
terjadi karena fungsi PKM telah berganti dari
Preventif-Promotif ke Kuratif-Rehabilitasi, yang
mestinya dilaksanakan oleh RS.

Pada dasarnya selama sistem kesehatan indonesia tidak
diperbaiki dari dasar sampai ke pusat, PKM akan tetap
demikian adanya.

Zwingly Porajow

nanihamid mengatakan...

sebelumnya, salam dari makassar
kalau disini, terutama puskesmas kota, yang pelayanan kesehatannya tidak dibebankan ke pasien tapi disubsidi oleh pemkot, pelayanan senin - sabtu mulai jam 8.00 - 11.00,kecuali jika ada yang darurat.terkadang di hari setelah libur, pasien bisa sampai 100an sehari (artinya seorang pasien diperiksa tak sampai 2 menit). Makanya kadang teman yang ikut PPDS "mengakui kehebatan" dokter puskesmas yang bisa begitu cepatnya menegakkan diagnosa.
(meskipun diagnosanya, absurd!)
bagaimana caranya memeriksa dengan teliti, dan memberi informasi dalam tempo sesingkat itu? Dibisa2kan saja, meski kadang keteteran dan membuat jiwa raga 'berdarah2'. untuk merujuk ke pelayanan yang lebih tinggi, kadang pasien enggan, mengapa? Karena disana, pasti bayar. Di puskesmas pun, jika persediaan obat habis dan pasien diberikan resep tuk ditebus di apotik,kalau mereka tak punya uang atau tak mau beli obat (meski parasetamol sirup saja, generik lho!), ada saja alasannya, resep hilanglah, tidak terlalu demamlah...
pokoknya yang semacam itu, pasien yang membodohi kita, kita yang membodohi pasien, atau mari kita saling membodohi ...

peran kuratif puskesmas disini lebih menonjol, karena, untuk di tempatnya yang seharusnya, yaitu di rumahsakit, ada imbalan yang harus dibayar, klo di puskesmas tidak ada, jadi tentu saja puskesmas dikerubung pasien....

(kadang ada pasien yang sampai kita putus asa membujuknya ke RS karena penyakitnya sudah bukan 'jatah' puskesmas lagi saking parahnya, tetap tidak mau. jadi memang 'orang miskin dilarang sakit' ada benarnya ....)

sedemikian parahnya kah wajah kesehatan ini di Indonesia ....?

Erik Tapan mengatakan...

TS dr Nani Hamid di Makassar,
Banyak terima kasih atas inputannya. Sangat bermanfaat.

Mudah-mudahan, diskusi/posting di blog ini bisa diperhatikan oleh instansi terkait, sehingga ke depan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia bisa lebih baik dari saat ini.

Ditunggu kisah-kisah selanjutnya dari para pembaca/pengunjung blog ini.

Salam,

Anonim mengatakan...

(kutipan dari MLDI, Sabtu, 23 Februari 2008)

para dokter yang terhormat

kalau fungsi utama puskesmas sebagai preventif dan
bukan kuratif, maka sangat tidak tepat menempatkan
dokter di puskesmas..ilmu kuratif yang perkembangannya
sangat cepat tidak akan pernah terkejar oleh para
dokter indonesia yang tidak pernah giat dibidang
penelitian apalagi ditambah harus mendalami ilmu
preventif....lebih tepat puskesmas diisi oleh orang
orang SKM (sarjana kesehatan masyarakat) hal ini lebih
sesuai dengan keilmuan mereka..dan marilah kita
kembalikan dokter ke fungsi luhur kuratifnya..semoga
kita tidak terlalu tertinggal dengan para dokter luar
negeri

Alpha Bravo

Anonim mengatakan...

loh, kalo kepala puskesmas bukan dokter fresh graduate ? trus kapan 'bancakan' dana program dan drop2an obatnya ???? enakan SKM dan PSIK nya donk menikmati hal itu ??

dengan tarif Rp. 1500,- di pulau jawa, oleh masyarkat sekitar tempat saya co-schap dulu, puskemas cuma dijadikan 'amunisi' minta surat sakit!!!

yang sakit serius pun kalo tidak ada biaya ya percuma saja berobat karena di PKM obatnya terbatas, beli di luar tidak mampu.

jadi sesuai dengan pendapat dr Erik. hendaknya sistem kesehatan di di Indonesia cepat2 menganut sistem asuransi dan PKM jadi sarana preventif saja, dimana2 prevensi lebih sedikit costnya daripada kuratif... jadi masyarakat seperti tira1984 tidak usah ambil pusing dengan tarif dan kesibukan dokter

terima kasih

Anonim mengatakan...

bagimana IDEALNYA sebuah puskesmas? preventif atau kuratif? kita tilik dulu sistem yang ada saat ini. apakah yang saat ini berada pada puncak pimpinan mau mengikuti ide-ide baru seperti ini? lha kalo sistimnya mo dibuat preventif, nanti dokter yang pada buka praktek ga dapet uang dong... jadi kesannya dokter kaya warungan... ga da yg berobat ya gak laris dagangannya.. apalagi sekarang dokter belum berSTR pada ikutan praktek... HABISnya KKInya kerjanya LAMBAAAAAAAAAAAAT..

driinhendarto mengatakan...

Sekarang saatnya bagi kita para dokter untuk melakukan 3M nya Aa' Gym. yaitu Mulai dari diri sendiri(Pribadi si Dokter harus sering intropeksi apakah selama ini sudah memberikan pelayanan dg baik ato blm), Mulai dari hal yang kecil(berikanlah perhatian pasien walau pada hal yang sepele), dan Mulai saat ini juga (tidak ada kata terlambat untuk memberikan pelayanan yang baik kpd pasien.bukan begitu dr. eric?
Salam kenal.

ivo mengatakan...

Memang sejatinya peran dokter puskesmas seperti yg dr Erik paparkan si atas.
Namun, baru 3 tahun saya bekerja sebagai dr pkm di jakarta, terjadi lah pergeseran ke arah kuratif itu.
Kami di pkm tidak diberikan ketentuan jam buka pelayanan kesehatan secara tertulis yg menyatakan jam berobat jam 8.00-12.00
Kegiatan kesmas jam 13.00- 16.00
Sehingga kami pun dalam pelaksanaan sehari" jadi gagap jadwal.
Apalagi dgn kjs ini, banyak sekali pasien yg datang ke pkm siang2 untuk berobat atau sekedar minta rujukan. Padahal yg boleh mengobati pasien dan menentukan diagnosa plus dokter spesialis yg akan dirujuk hanya dokter -yg di sebagian besar pkm hanya satu- Ini bahkan beredar di socmed video, seorang pasien yg marah" krn dia mendaftar berobat jam 13.00 dan puskesmas sudah tidak menerima pendaftaran berobat. Yang pasien tau kita jam kerjanya sampe jam 16.00 jadi harus melayani pengobatan sampai dengan kita absensi pulang. Mereka tidak mau tau kita punya tugas kesmas. Akhirnya muncul di media massa 'pendekar rakyat' yg tidak melakukan cek n ricek dan tidak memahami fungsi puskesmas ini.
Ada baiknya bila ditegaskan secara tertulis yang oleh berwenang membuat peraturan yg berkenaan dgn tugas yankes dan kesmas di puskesmas, mungkin dengan sosialisai pula mengundang para pendekar rakyat tsb agar mereka tidak lagi bersuuzon thd dokter di puskesmas, yg sudahlah cuman 1, harus dibelah 5