Dokter tidak ada keharusan lagi untuk 'mengabdi'

Beberapa waktu yang lalu (teoritis hingga 20 April 2007), seorang dokter yang ingin berpraktek, diharuskan melalui masa peng'abdi'an. Ini berbeda dengan sarjana-sarjana lainnya, yang seharusnya sama-sama tunduk pada UU no. 8/1961 tentang Wajib Kerja Sarjana.
Pelbagai istilah untuk pengabdian yang dilakukan dokter, seperti: INPRES, WKS, Pegawai Tidak Tetap/PTT dll. Sayangnya kalau diteliti lebih lanjut, 'pengabdian' tersebut bisa diartikan sebagai KERJA PAKSA. Meskipun agak kasar, bisa disebut penerapan undang-undang tersebut sebagai salah satu bentuk KERJA PAKSA. Padahal sudah sejak lama ILO (International Labour Organization) mengesahkan konvensi Penghapusan Kerja Paksa. Disebut Kerja Paksa jika suatu pemerintahan memberlakukan secara paksa suatu pekerjaan sebagai alat penekanan politik, alat pengerahan dengan tujuan pembangunan atau sebagai hukuman atas keterlibatan dalam pemogokan dan sebagai tindakan diskriminasi.

Sudah sejak lama dihapus
Yang lucu, sudah sejak lama, selalu disebut-sebut bahwa PTT telah dihapuskan. Para pejabat pemerintahan akan selalu membantah kalau ditanya apakah seorang dokter harus melakukan PTT. Nyatanya di lapangan berbeda. Seorang dokter yang akan menjalankan profesinya (pengurusan Surat Ijin Praktek/SIP), tetap harus menyertakan surat telah menyelesaikan atau sedang dalam masa bakti.

Berita Gembira
Berita gembira. Mulai tanggal 20 April 2007, telah keluar PERMENKES no. 512/MENKES/PER/2007 yang dalam salah satu pasalnya (pasal 2), tidak mengharuskan lagi surat selesai masa bakti untuk pengurusan Surat Ijin Praktik.
Jika hal ini benar-benar (bukan akal-akalan lagi), patut kita para dokter bergembira. Pengalaman penulis sendiri saat menginvestigasi hal ini, pihak yang ditanya penulis (IDI Wilayah maupun DINKES) mengatakan bahwa hingga saat ini belum diterima peraturan pelaksana (peraturan yang di bawah PERMENKES) mengenai hal ini. Baik IDI Wilayah maupun DINKES, masih tetap memberlakukan aturan terdahulu.

Namun dari berita-berita di mailinglist, sudah mulai ada baik kantor IDI maupun Dinas Kesehatan yang sudah mau menerima permohonan SIP tanpa disertai surat selesai masa bakti.

Bagaimana di daerah Anda?

Bagaimana dengan daerah terpencil?
Pertanyaan yang kemudian sering dikemukakan, kalau begitu bagaimana dengan daerah-daerah terpencil? Kasihan khan tidak ada dokter yang melayani?

Jawaban penulis, pelayanan tetap diberikan, hanya saja tidak dalam bentuk Kerja Paksa melainkan mau sama mau. Artinya pemerintah daerah (atau pusat) yang harus membuat peraturan yang menarik sehingga para dokter mau bekerja sama. Tidak harus selalu dalam bentuk materi atau fee/salary semata, tetapi, misalnya:
- diberi kesempatan memperoleh beasiswa untuk sekolah spesialis
- fasilitas daerah terpencil yang OK, seperti akses internet, teleconference untuk update ilmu, dll.

Sebagai catatan, kalau tidak salah (CMIIW) di negara tetangga kita, untuk melayani daerah terpencil mereka membuka kesempatan bagi dokter Indonesia untuk bekerja di sana dengan salary yang lumayan.

Selamat dan Bravo
Selamat untuk para pejuang yang memperjuangan hal ini, yaitu dihapuskannya KERJA PAKSA untuk para dokter dan Bravo untuk Ibu Menteri kita.

Catatan
Selamat dan Bravo akan ditarik kalau ini cuman 'akal-akalan' semata.
Bagaimana tanggapan Anda?

Silakan lihat no. 512/MENKES/PER/2007, pdf file size 769 KB


Silakan lihat Formulir Pengajuan SIP, pdf file size 83 Kb
Posting Komentar