Mengembalikan Fungsi PUSKESMAS


Saat ini di salah satu milis (dokter Indonesia) sedang hangat-hangatnya diskusi mengenai Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Para dokter dan masyarakat awam member milis tersebut berdiskusi menunjukkan keprihatinan mereka akan pelayanan dokter kepada pasien. Ada yang membandingkan dengan pelayanan di luar negeri atau di rumah sakit para expatriate (di Indonesia) hingga pelayanan para dokter di puskesmas.

Yang satu mengatakan, mana cukup memeriksa 50 pasien hanya dengan waktu 3 jam (dari pukul 09:00 hingga pukul 12:00). Hal inilah penyebab kenapa para pasien tidak puas dengan pelayanan para dokter.
Begitu pula dengan rendahnya biaya konsultasi yang diterima para dokter yang hanya Rp. 5.000 per pasien.

Selanjutnya salah satu member memberi usulan, kalau memang praktek di Puskesmas 3 jam tidak cukup, kenapa tidak ditambah saja jam prakteknya? Bukankah dengan demikian lebih banyak waktu para dokter untuk melayani pasien Puskesmas yang notabene masyarakat menengah ke bawah?

Penulis ingin memberi komentar (sekaligus mengajak untuk berdiskusi di blog ini).
Kita selayaknya mesti mengerti, bahwa dokter adalah manusia juga. Manusia..manusia dan manusia. Artinya punya kebutuhan akan karir dan pengembangan ilmu untuk masa depan. Namun sebaliknya, PUSKESMAS sebagai lini terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, tidak boleh dihilangkan fungsi maupun fisiknya. Indonesia begitu besar, tidaklah mungkin semuanya dilayani oleh rumah-rumah sakit hingga ke daerah-daerah.

Lalu bagaimana solusinya?

Apakah tidak sebaiknya kegiatan Puskesmas itu lebih bersifat preventif (katakanlah 70%) daripada kuratif (30% sisanya). Dengan demikian dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, PUSKESMAS bisa dikelola oleh tenaga paramedis (sebagai edukator kesehatan masyarakat) maupun sarjana kesehatan lainnya. Dokter bisa berpraktek hanya sebagai pemberi pelayanan kuratif saja, katakanlah 3 jam saja sehari. Selebihnya, para tenaga paramedis atau bahkan masyarakat sekitarnya yang menyusun program kesehatan demi kebaikan bersama.

Dokter senang, tenaga paramedis senang dan tentu masyarakat sekitarnya bisa memperoleh waktu diskusi yang lebih panjang.

Suatu program yang bottom up, pastilah lebih diterima masyarakat dibandingkan program top down. Contohnya sekarang aktifitas menjaga kelestarian lingkungan yang sudah mulai dilakukan banyak orang. Masing-masing pihak punya kegiatan sendiri-sendiri yang disusun bersama-sama.

Hal ini rasanya sangat mungkin dilakukan oleh para ahli kesehatan masyarakat dibandingkan oleh dokter fresh graduate.
Tengok saja perbandingan materi Kesehatan Masyarakat pada kurikulum kedokteran vs kurikulum bidang kesehatan masyarakat.

Bagaimana dengan pendapat Anda?
Posting Komentar